Sorotmalut — Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, bakal melaporkan Pemerintah Desa Gamlamo, Kecamatan Ibu, kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sentral Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) lantaran diduga mempersulit pendistribusian logistik Pemilu 2024.
Anggota PPK Ibu, Hasbi kepada media ini menyampaikan, sebelumnya pihak Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) sudah berkoordinasi serta melayangkan surat peminjaman gedung kepada Kepala Desa setempat untuk penampungan logistik.
“Tapi kenapa ketika PPK, Panwaslu Kecamatan dan Anggota Polsek mendistribusikan Logistik Pemilu Tahun 2024 kepada PPS dan KPPS di Desa Gamlamo, dipersulit. Bahkan tempat untuk menampung logistik saja dikunci, saat anggota PPS mengkonfirmasi untuk mengambil kunci Kantor Desa saja diarahkan kesana dan kesini”
“Sampai-sampai teman-teman Panwaslu juga rasa karena ulah Sekertaris Desa yang sudah menggiring anggota PPS kesana kemari untuk mencari kunci Kantor Desa, padahal surat sudah secara resmi,”geramnya.
Selain itu, Hasbi juga menyampaikan adanya upaya kekerasan yang dilakukan oleh istri salah satu aparatur Desa terhadap Ketua PPS Gamlamo gegara perdebatan terkait peminjaman gedung Kantor Desa sebagai tempat penampungan logistik.
Atas tindakan tersebut, menurut Hasby, Pemerintah Desa serta istri oknum Aparatur Desa itu diduga melawan edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.9.1/9028/SJ Tahun 2022 tentang dukungan Pemerintah dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dilayangkan pada 27 Desember 2022 lalu, serta pasal pasal 434 UU nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.
Untuk itu, Hasby meminta Bawaslu Halmahara Barat bersama Gakumdu agar memproses masalah tersebut. “Karena Pemerintah Desa Gamlamo sudah mengabaikan surat edaran dan UU nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Kami juga akan membuat laporan resmi kepada penegak hukum untuk melaporkan istri Kaur yang ingin mengeroyok Ketua PPS,”pungkasnya.(Iki).
