Sorotmalut — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Republik Indonesia, bakal mengadukan Pemerintah Halmahera Utara, Maluku Utara, ke Pemerintah Pusat.
Aduan oleh DPP Apdesi ini menindaklanjuti aksi unjuk rasa Pemerintah Desa di Kabupaten Halmahera Utara, pada Senin kemarin, (18/3/2024), terkait Penghasilan Tetap (Siltap) yang belum diselesaikan oleh Pemerintah Daerah setempat.
“Bagi kami ini adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dilakukan oleh Pemda Halut, dalam hal ini, Bupati dan DPMPD serta Dinas Keuangan,”kata Wakil Ketua Umum Apdesi RI, Yoram Uang, kepada Sorotmalut.com, Selasa (19/3/2024).
Yoram mengatakan Pemerintah Halmahera Utara harus sadar dan menghargai Kepala Desa, Perangkat Desa serta BPD. Sebab menurutnya, mereka adalah lembaga Pemerintahan yang bekerja selama 24 jam.
“Dimana para Kepala Desa serta perangkat dan BPD melayani masyarakat mulai waktu Dinas hingga di luar itu. Bahkan melerai perselisihan antar warga dengan hanya bermodalkan keberanian meski sudah larut malam,”ujarnya.
“Namun sangat disayangkan Pemda Halut tidak menghargai dan tidak mampu membayar Siltap atau tunjangan tidak dibayarkan dari bulan Agustus hingga Desember 2023 ditambah lagi 2024 belum terbayarkan,”sambungnya.
Peraih suara terbanyak pada Pileg DPRD Halmahera Barat ini menyampaikan, bahwa selaku Waketum Apdesi, perlakuan Kepala Daerah yang abai terhadap kebutuhan Perangkat Desa dan BPD itu sering ditemui saat melakukan kunjungan kerja.
“Bahkan sampai sekarang isarat PP no 11 Tahun 2019 tentang besaran Siltap Kades atau Perangkat Desa minimal setara ASN gol 2A, termasuk Kabupaten Halut belum memenuhi itu. Namun reaslisasi pembayarannyapun tersendat – sendat,”sesalnya.
Untuk itu, selaku Waketum Apdesi, Politikus Partai Demokrat ini menegaskan, bakal menyuarakan aspirasi itu dan megadukan kepada Menteri Dalam Negeri (Medagri) Tito Karnavian, bertepatan dengan Rapat Koordinasi (Rakornas) Desa bersatu yang bakal digelar 22 hingga 24 Maret ini di Jakarta.
“Acara ini akan dibuka Presiden Joko Widodo dan ditutup Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih. Dan hadir pula sejumlah Menteri, yakni Menteri Perkonomian, Menteri Investasi dan Kemaritiman, Kapolri, Kejagung serta seluruh Kepala Daerah se Indonseia,”tandasnya.
“Jadi, Ini adalah momen paling tepat untuk menyampaikan perilaku raja-raja di Daerah yang memperlakukan Pemerintah Desa dengan tidak baik. Sementara Pemerintahan Desa adalah ujung tombak pembangunan negara,”pungkasnya.
Penulis: Raja Man Kaswalat
