Sorotmalut — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, di bawah kepemimpinan Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad (JUJUR) menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Informasi yang diperoleh Sorotmalut.com, iuran BPJS Kesehatan yang ditunggak Pemerintah Halmahera Barat, mencapai 9 Miliar lebih, terhitung sejak Januari hingga September 2024 ini.
Hasil penelusuran media ini, benar adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Halmahera Barat selama 9 bulan, di mana per bulan sebesar Rp. 1.013.180.000
Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Barat, Novelheins Sakalaty, tidak berada di Kantor saat disambangi sejumlah wartawan sejak Senin kemarin dan Selasa siang tadi (10/9/2024).
Novel juga belum menjawab panggilan wartawan melalui sambungan telepon seluler maupun via Watshap pada nomor 082394XXXXXX.
Sementara salah satu staf di Dinas Kesehatan Halmahera Barat, membenarkan terkait tunggakan iuran tersebut.
Meski begitu, orang yang enggan namanya dipublis ini mengatakan pihaknya terus mengajukan permintaan pembayaran iuran BPJS itu setiap bulan.
“Karena setiap satu bulan itu mendekati 1 miliar sekian, jadi kalau digabung keseluruhan angkanya sudah terlalu fantastis.
Makanya harus dibayar bulan perbulan disesuaikan dengan kondisi keuangan di atas (Badan Keuangan dan Aset Daerah), pokoknya kita sudah ajukan,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Halmahera Barat, Sonya Mail, mengaku pihaknya sudah membayar iuran tersebut pada Senin kemarin. “Iya sudah dibayar kemarin, 1 bulan,” kata Sonya ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Selasa (10/9/2024).
Sonya mengatakan iuran BPJS Kesehatan tertunggak lantaran pihaknya menangani pembayaran dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan erupsi gunung Ibu, beberapa waktu lalu.
“Jadi, pasti kami bayar dan diusahakan selesai Tahun ini,” tandasnya.
Kepala BPJS Kabupaten Halmahera Barat, Ikram R Basir membenarkan adanya pembayaran iuran tersebut oleh Pemerintah Halmahera Barat, pada Senin kemarin.
“Iya, sudah dibayar 1 bulan. Sisa 8 bulan, Februari sampai September 2024,” beber Ikram.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk penjaminan layanan kesehatan masyarakat Halmahera Barat sebanyak 29.682 jiwa, di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Jaminan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Halmahera Barat, dalam rangka mendukung program “Halbar Sehat”.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah pusat atas program penjaminan kesehatan gratis.
Sebagaimana diberitakan salah satu media online, penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Wakil Bupati Djufri Muhamad.
Usai menerima penghargaan tersebut, Dufri mengatakan Pemerintah Halmahera Barat berkomitmen menjamin layanan kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai bentuk implementasi program Halbar Sehat.
Djufri juga mengatakan Pemerintah Halmahera Barat menganggarkan Rp.14 Miliar di Tahun 2024 ini melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk menjamin keberlanjutan layanan kesehatan gratis itu.
Penulis: Raja Man Kaswalat
