Sorotmalut — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, menggelar rapat paripurna pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2024.
Rapat paripurna ini berlangsung di Kantor DPRD Halmahera Barat, Jumat malam (21/9/2024).
Rapat kali ini tidak dihadiri Ketua DPRD, Charles Richard Gustan, sehingga rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua I Joko Ahadi dari Fraksi Golkar.
Pada kesempatan itu, Joko Ahadi menyampaikan bahwa Halmahera Barat masih tergolong Kabupaten dengan kapasitas fiskal yang rendah, karena masih bergantung terhadap sumber penerimaan pusat, yakni melalui dana perimbangan dan sumber-sumber lain bagi pembiayaan pembangunan Daerah.
Joko mengatakan struktur penerimaan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang bertumpu pada sumber dana perimbangan, adalah konsekuensi logis dari kinerja ekonomi yang belum efektif memberikan dampak bagi penerimaan Daerah, sebab pertumbuhan ekonomi positif, ternyata belum menjamin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sehingga peningkatan Pendaptan Asli Daerah ini penting untuk mendorong kemandirian Daerah dan berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat,” tandasnya.
Sementara Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad dalam sambutannya menyatakan pengambilan keputusan terhadap perubahan APBD adalah salah satu wujud dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dan DPRD selak
penyelenggara pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Djufri, APBD merupakan instrumen utama yang menentukan arah pembangunan Daerah. oleh karena itu, ia menegaskan bahwa setiap perubahan yang dilakukan haruslah bertujuan untuk menyeimbangkan antara dinamika kebutuhan pembangunan Daerah dan potensi sumber daya yang ada.
“Kita bekerja untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Halmahera Barat,” pungkasnya.
