Sorotmalut — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Nimbrot Lasa, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Barat agar lebih teliti dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada serentak 2024.
Pernyataan Nimbrot bukan tanpa alasan. Sebab ia mengungkapkan adanya temuan pada tahapan Pemilu Februari lalu, di Desa Baru, Kecamatan Ibu Selatan.
“Itu kalau kita pakai data sandingan Pilkades dan Pilkada, itu kan DPT di situ kan cuman 800 sekian. Tapi ternyata DP4 yang diturunkan oleh Kemendagri melalui KPU, untuk data sandingan KPU untuk Coklit itu 1800 lebih. 2 kali lipat,”katanya.
Nimbrot mengatakan perbedaan data tersebut bahkan menimbulkan perdebatan. Namun nama pemilih yang bukan penduduk Desa setempat yang tercantum dalam DPT itu tetap tidak bisa dihapus.
“Dan alasan KPU waktu itu, itu diakomodir dalam Sidali. Padahal kami berkonsultasi dengan Kepala Desa dan Pemerintah Desa, mereka tidak mengenal nama-nama itu,”ungkapnya.
Bahkan, kata dia, sejumlah warga Desa Ngalo-ngalo dan Gamsida juga masih terinput di DPT Desa Baru.
“Jadi Baru itu kan dulunya satu, kemudian dimekarkan menjadi 3 Desa. Nah, jadi, ada warga yang namanya sudah di Ngalo-ngalo, di Gamsida, itu masih terinput di Desa Baru. Makanya kami menganggap itu, dalam tanda kutip data siluman,”sebutnya.
Meski menyatakan pihak yang memiliki data penduduk adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sementara Bawaslu dan KPU hanya pengguna data tersebut, namun ia mengingatkan agar KPU lebih berhati-hati dalam pencoklitan. Karena menurutnya pemutakhiran data pemilih merupakan hal yang paling krusial dalam Pemilu.
“Karena ini kepentingan demokrasi, kami juga ingin demokrasi ini bersih, maka kita saling mengingatkan, karena data pemilih itu penting sekali,”pungkasnya.
Penulis : Raja Man Kaswalat
